Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

Landasan Hukum KLA

Landasan Hukum Tingkat Nasional

  • UUD Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi.
  • UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.
  • UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
  • UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
  • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
  • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak, pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
  • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, istri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
  • UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Anak WNI di luar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI.
  • UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya.
  • UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.
  • UU No. 24 tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.

22 Oktober 2018


Web Statistik


 012471

Pengunjung Online : 1
Pengunjung Hari Ini : 24
Total Pengunjung : 3750
Total Hits : 12471

Copyright © 2017 diskominfo Kab PALI | Developed by Team IT | Publish by diskominfo.palikab.go.id | All Rights Reserved