Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

Dasar Hukum KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

“Marilah kita mewujudkannya bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan”

“Jika anak dibesarkan di dalam Kota yang layak, mereka akan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas”

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak sebagai berikut :
Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.

a. penguatan kelembagaan
1. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
4. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
7. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
b. klaster hak anak;
a. hak sipil dan kebebasan;
1. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
2. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
3. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
1. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
2. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
3. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
1. Angka Kematian Bayi;
2. prevalensi kekurangan gizi pada balita
3. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
4. jumlah Pojok ASI
5. persentase imunisasi dasar lengkap
6. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
7. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
8. persentase rumah tangga dengan akses air bersih
9. tersedia kawasan tanpa rokok.

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
1. angka partisipasi pendidikan anak usia dini
2. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
3. persentase sekolah ramah anak
4. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
5. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

e. perlindungan khusus.
1. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
2. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
3. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
4. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

22 Oktober 2018


Web Statistik


 012477

Pengunjung Online : 1
Pengunjung Hari Ini : 24
Total Pengunjung : 3750
Total Hits : 12477

Copyright © 2017 diskominfo Kab PALI | Developed by Team IT | Publish by diskominfo.palikab.go.id | All Rights Reserved